Iklan

iklan

Iklan

iklan
,

Iklan

iklan

Presiden Jokowi Berikan Tunjangan untuk Pejabat fungsional di Lingkungan Pemerintah

16 Mar 2022, 19:36 WIB Last Updated 2022-03-16T12:36:25Z

   

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tunjangan bagi pejabat fungsional di pemerintahan.pemberian tunjangan itu tertuang dalam berbagai peraturan.

Seperti misalnya,tunjangan jabatatan fungsional pengawas perdagangan yang diputusakan melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 37 Tahun 2022.

Tunjangan jabatan diberikan kepada pegawai negri sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional pengawas perdagangan sesui dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 2 disebutkan,PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional pengawas perdagangan diberikan Tunjangan setiap bulan.

Tunjangan yang diberikan disesuaikan dengan menurut jenjang jabatan masing- masing.Seperti untuk pengawas perdagangan ahli madya diberikan tunjangan Rp 1.260.000,  pengawas perdagangan ahli muda sebesar Rp 960.000, dan pengawas perdagangan ahli pertama sebesar Rp 540.000.

Tunjangan tersebutr berasal dari APBN untuk PNS yang bekerja di instansi pusat .Sementara, PNS yang bekerja di daerah mendapatkan tunjangan yang berasal dari APBD

Kemudian, jokowi juga mengeluarkan peraturan untuk hak keuangan dan fasilitas bagi penhgurus dan seketaris lembaga pengembangan jasa konstruksi. Itu tertuang dalam peraturan presiden Nomor 38 Tahun 2022.

Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga nonstruktual yang menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintah pusat.

Menurut pasal 3 Pepres 38/2022, hak keuangan bagi pengurus dibgerikan setiap bulan.Adapun besaran hak keuangan yang diberikan untuk pengurus ialah Rp 42 juta bagi ketua dan Rp 32.196.000 untuk anggota.

Pengurus yang berasal dari PNS diberikan hak keuangan dengan memperhitungkan penghasilan berupa gaji, tunjanhgab keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan sesui dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara untuk hak keuangan bagi seketaris paling tinggi sebesar 50 persen dari tunjangan kinerja pada kelas jabatan 15 yang berlaku di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Selanjutnya,Jokowi juga menerbitkan Perpres Nomor 39 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 11 Maret 2022.

Hak keuangan bagi pimp-inhan dan anggota BPKN diberikan sertiap bulan. Menurut Pasal 3 Ayat 2 Perpres 39/2022, besaran hak keuangan yang diberikan kepada ketua sebesar Rp 21.449.000, wakil ketua sebesar Rp 20.034.000 dan anggota sebesar Rp 18.211.000.


iklan