KORAN TALK - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, menyebut bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang menambah utang negara paling banyak.
Hal itu dikatakan JK seusai menghadiri hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).
"Tentu gabungan pemeintahan dulu dan sekarang. Tapi yang sekarang paling banyak," kata JK
"Bayar utang cicilan dan subsidi. Perbaikan jalan juga," imbuhnya.
Maka dari itu, JK berpesan kepada bakal calon presiden (capres) 2024 dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, harus bisa mengatasi permasalahan tersebut.
"Kalau mau jadi presiden harus mampu," ujarnya.
Sebelumnya, Jusuf Kalla menyinggung soal utang negara dalam pidatonya di hari ulang tahun ke-21 PKS.
JK mengatakan bahwa ekonomi Indonesia memiliki permasalahan baik di dalam dan luar negeri, khususnya utang luar negeri yang semakin menumpuk.
Ia membenarkan apa yang juga disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menyebut utang luar negeri Indonesia sangat besar.
"Pak AHY tadi mengatakan utang besar, betul, setahun bayar utang lebih Rp1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," kata JK.
Meski begitu, JK juga mengakui dirinya ikut terlibat dalam kebijakan utang tersebut saat menjadi Wakil Presiden pada periode pertama Jokowi menjabat sebagai presiden.
Tapi menurutnya, yang lebih penting sekarang adalah permasalahan utang negara ini tidak berdampak pada masalah sosial yang semakin meluas di Indonesia.
JK menilai, masalah sosial yang terjadi saat ini menandakan adanya kondisi sosial yang buruk di negeri ini, khususnya pada pemerataan ekonomi.
Dia pun khawatir apabila pemerataan dan keadilan sosial tidak segera terlaksana, maka peristiwa kelam seperti kerusuhan Mei 1998 bisa terulang.
"Satu langkah ini apabila tidak diselesaikan keadilan akan jadi lagi tahun 98. Dan kita tidak ingin, kita harus hindari itu dengan pemerataan," ucapnya.
Baca Juga : Viral Video Ojol Sama Ayam di TikTok dan Twitter
Jusuf Kalla Kritik Pembangunan Ala Presiden Jokowi
Sebelumnya, Jusuf Kalla juga telah menyampaikan kritikannya terhadap Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato dalam milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).
Ia menyoroti viralnya jalan rusak parah di Lampung dan Makassar.
Sedangkan pemerintah bangga dengan pembangunan jalan tol.
Menurutnya, memang penting jalan tol untuk mengatasi kemacetan.
Dia mencatat, jalan rusak yang tercatat Badan Pusat Statistik (BPS) ada sebanyak 170.000 Km.
"Baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung, Jambi, dan juga di Makassar rusak luar biasa. Kita bangga bahwa pemerintah juga waktu saya memerintah membangun jalan tol 2.600 km, itu penting, kalau tidak macet waktu lebaran. Penting sekali jalankan tol. Tetapi 170.000 KM jalan rusak di Indonesia. Itu data BPS," kata JK.
Ia menyatakan bahwa pemerintah kini lebih banyak membangun jalan berbayar atau jalan tol di Indonesia.
Sementara itu, jalan-jalan yang tak berbayar atau gratis yang biasa dilalui masyarakat kecil masih banyak yang rusak.
"Artinya adalah orang bisa menganggap kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa jalan baik karena dia bayar. Tapi jalan rakyat yang dijalani tiap hari oleh petani kita oleh pedagang kecil oleh siapapun rusak tidak diperbaiki, itu ketidakadilan untuk rakyat contoh yang kecil saja," jelasnya.
Karena itu, JK meminta PKS turut bertanggung jawab untuk membantu menyuarakan suara rakyat kecil tersebut.
Hal tersebut untuk menghadirkan pembangunan jalan yang lebih berkeadilan.
"Petani karena dia tidak bisa berjalan tol maka jalannya berlubang-lubang. Itu prinsip keadilan. siapapun nanti presiden yang baru harus merubah," jelasnya.
"Kenapa jalan tidak baik? Menteri PU orang hebat tapi nggak ada tentu nggak ada, karena kita memilih proyek yang mahal-mahal yang itu manfaatnya tidak seperti apa yang diharapkan," sambugnnya.
Sebut Kebijakan Jokowi Ini Tak Perlu Dilanjutkan
Jusuf Kalla (JK) juga menyampaikan kritik keras soal kebijakan subsidi BBM yang ada di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Dia tak mempermasalahkan soal subsidi tersebut, namun menurutnya jangan sampai subsidi diberikan terus menerus.
"Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub CNBC Indonesia, dikutip KORAN TALK Minggu (21/5/2023).
Menurutnya masyarakat sebenarnya mampu membeli BBM, bahkan tanpa ada kebijakan subsidi. Ini juga terjadi saat dia menjabat wapres tahun 2005 lalu, yang saat itu melakukan kenaikan BBM sampai 100 persen.
"Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100 % masyarakat menerimanya," ujarnya.
Selain itu, JK juga menyinggung nilai ekspor yang naik. Namun nyatanya tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang baik juga.
JK juga mengatakan kebijakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah sudah tepat. Namun catatannya adalah dampaknya belum maksimal untuk masyarakat Indonesia.
"Hilirisasi itu baru memiliki dampak yang baik kalau dikerjakan oleh usaha nasional. Kalau semuanya oleh asing, maka dampaknya menjadi kecil," kata dia.
Kebijakan pemerintahan Jokowi saat ini pun harus dievaluasi secara terus menerus.
Pemerintah selanjutnya tidak punya kewajiban untuk melanjutkan kebijakan yang ada sekarang.
"Pemerintah siapa pun di masa mendatang harus evaluasi ini. Jangan mengikuti kebijakan pemerintah yang sekarang," pungkasnya.
.png)
(¯´•._.•TERIMAKASIH•._.•´¯)
Dapatkan Informasi Terupdate Pertandingan Bola Setiap Hari Hanya DI Sini
klik Link Ini ╰┈➤ ( BOLA SCOR )
¯´•._.•TERIMAKASIH•._.•´¯
