Di posisi pertama ada Riau.
Lalu, posisi ketiga diduduki Aceh.
Berdasarkan data Kementrian PUPR, total panjang jalan nasional di Sumatera Utara adalah 2.632 km, jalan provinsi 3.048 km, jalan kabupaten 27.552 km.
Jalan provinsi dengan status rusak berat di Riau sepanjang 632 km, Sumut dengan 332 km (10,89 persen) dan Aceh 306 km (17,19 persen).
Pengamat Tata Kota dari Universitas Islam Sumatra Utara (UISU), Rafriandi Nasution mengatakan, kelemahan pejabat di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sumut belum memiliki kreativitas yang cukup untuk mendapatkan sumber dana untuk membangun infrastruktur.
"Kreativitas dan inovasi pejabat-pejabat kita masih lemah dalam mencari sumber-sumber pendanaan untuk bisa memperbaiki infrastruktur di daerahnya masing-masing," ujar Rafriandi kepada KORAN TALK, Sabtu (6/5/2023).
Dikatakan Rafriandi, perbaikan jalan di Sumatra Utara akan sangat besar terpengaruh dari prioritas visi dan misi dari kepala daerah.
Hal ini juga akan tergambarkan dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) suatu daerah.
"Kita harus lihat juga kitab sucinya Sumut Bermartabat itu, apakah infrastruktur di peringkat pertamanya. Kalau infrastruktur di peringkat pertamanya kita bisa menyalahkan gubernurnya dalam visi misi nya yang baru bisa terlaksana 30 sampai 40 persen," katanya.
Untuk itu, kata Rafriandi, sebagai kepala daerah harus memahami masalah utama dari suatu daerah sebelum mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin.
"Jadi calon kepala daerah, harus bisa melihat apa yang jadi problem mendasar di kabupaten/kota yang mau dipimpinnya sehingga dia tahu bagaimana cara mengatasinya. Jangan mau jadi wali kota atau gubernur, tapi ngomong ke pusat saja tidak bisa," ucapnya.
Jika dikulik dalam struktur APBD beberapa daerah di Provinsi Sumatra Utara, Rafriandi mengatakan, anggaran yang paling besar adalah untuk aparatur negara.
"Misalnya gaji, kunjungan-kunjungan, makan, minum dan lain sebagainya. Itu yang paling besar. Kemudian jumlah aparatur kita juga tidak seimbang dengan APBD kita. Jadi lebih besar pasak daripada tiang, udah kekgitu kadang-kadang kita minta nuntut otonomi lagi, minta nuntut pemekaran," katanya.
Rafriandi mengatakan, pejabat negara seharusnya mempertimbangkan dari mana sumber daya APBD bisa dimaksimalkan untuk pembangunan jalan di Sumut.
"Contohnya Phakphak Bharat itu kan hutan-hutannya sudah digunduli. Untuk membangun perkantoran perumahan dan sebagainya karena kalau hutan saja pajaknya hanya dari hutan saja. Tapi kalau dirubah bangunan fisik maka dia ada pajak air, listrik, PBB dan sebagainya," ucapnya.
Menurut Rafriandi, dirinya belum pernah melihat Pemerintah Provinsi Sumut mengumpulkan anggota DPR RI dan curhat terkait kondisi penyelesaian infrastruktur di Sumut.
"Artinya ya bapak-bapak anggota DPR yang dekat dengan kekuasaan itu bisa enggak membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk membantu kita dalam infrastruktur. Itu juga penting," katanya.
Baca Juga : Malunya Gubernur Lampung, Panik tak Tahu Nama Daerah saat Warga Protes Jalan Rusak ke Jokowi
Perencanaan Proyek 2,7 Triliun
Ia menilai, Pemerintah Provinsi Sumatra Utara sudah memiliki niat untuk memperbaiki jalan di Sumut melalui proyek multiyears senilai Rp 2,7 triliun.
"Di satu sisi kita harus bersyukurlah pemerintah masih ada niat untuk memperbaiki jalan. Tapi kalau sempat tidak ada niat itu berarti kegagalan dia dalam satu Pemerintahan Provinsi Sumut. Tapi kalau masih ada niat, masih ada anggaran yang dikucurkan Rp 2,7 triliun walaupun masih tersendat-sendat. Artinya masih perlulah bersyukur," ucapnya.
Ketua Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) ini menilai, komunikasi juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan jalan di provinsi tersebut.
"Saya enggak pernah lihat itu komunikasi-komunikasi seperti itu. Duduk makan bareng dengan DPR RI kemudian kementrian terkait. Atau gubernur kita berjumpa dengan presiden RI bagaimana bisa memperjuangkan infrastruktur," ungkapnya.
Ia mencontohkan masyarakat Karo yang membawa jeruk ke Presiden Jokowi dan setelahnya jalan di lokasi mereka langsung diperbaiki.
"Kok masyarakat mudah gitu. Padahal kan kita punya juga anggota DPR RI yang masuk ke kekuasaan dan masuk juga ke koalisi pemerintahan kenapa kok enggak bisa memberikan dana yang signifikan untuk penyelesaian jalan di provinsi kita?"
"Jadi ini bukan cuma soal perencanaan tapi juga komunikasi menjadi faktor penting supaya bisa meyakinkan orang lain untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Sumut," pungkasnya.
Di Asahan Uangnya Dikorupsi
Sementara itu, di Kabupaten Asahan, uang proyek jalan justru dikorupsi.
Adanya temuan korupsi itu berangkat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut.
Berdasarkan temuan BPK RI di Kabupaten Asahan, kerugian negara mencapai miliaran, akibat pelaksanaan proyek dikerjakan asal jadi.
Ada yang mutunya tidak sesuai spesifikasi, hingga temuan dugaan kekurangan volume.
Dalam temuan BPK RI, terdapat kekurangan volume dan tidak sesuai spesifikasi teknis atas 16 paket pekerjaan sebesar Rp1.386.484.123,71, dan tiga paket kontrak pekerjaan konstruksi jalan tidak memenuhi spesifikasi pengukuran dan pembayaran.
Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen kontrak dan dokumen pendukung lainnya, pemeriksaan fisik serta pengujian laboratorium, diketahui terdapat banyak masalah dalam proses tender dan pengerjaan.
Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Asahan, Haris Muda Rambe tidak menampik adanya temuan BPK RI terkait dugaan penyimpangan pada proyek jalan di Kabupaten Asahan tersebut.
Saat ini, kata Haris, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah meminta kepada seluruh pihak pengembang untuk mengembalikan uang, lantaran pengerjaan diakali.
"Ada sebagian sudah memulangkan, namun lebih detail bisa langsung tanya ke PPK," kata dia, melalui pesan singkat WhatsApp, Selasa (25/4/2023).
Haris tidak mengetahui, kenapa pengerjaan peningkatan jalan di Kabupaten Asahan selalu menjadi temuan.
Untuk saat ini, dirinya tidak mengetahui berapa jumlah uang yang sudah dikembalikan dalam temuan ini.
"Yang menagih kan PPK, kalau berapa yang sudah di kembalikan kurang tau secara detail kurang tau," jelasnya.
Bilamana perusahaan tidak membayar, Pemkab Asahan akan menempuh jalur hukum.
"Tapi kita akan terus tagih kepada rekanan," jelasnya.
Diduga pekerjaan ini dikerjakan oleh orang-orang dekat kepala daerah dan orang-orang dekat pejabat dinas PUTR Kabupaten Asahan.
.png)
(¯´•._.•TERIMAKASIH•._.•´¯)
Dapatkan Informasi Terupdate Pertandingan Bola Setiap Hari Hanya DI Sini
klik Link Ini ╰┈➤ ( http://www.scorebola.xyz/ )
¯´•._.•TERIMAKASIH•._.•´¯
