KORAN TALK – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Melki Sedek Huang ancam Presiden Joko Widodo.
Ancaman Ketua BEM UI Melki Sedek Huang kepada Presiden Joko Widodo pun viral di media sosial.
Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menanyakan, apakah Presiden Joko Widodo mau turun secara baik-baik atau berdarah-darah.
Ucapan itu dilontarkannya dalam sebuah video podcast Youtube eks ketum KPK Abraham Samad berjudul "Ketua BEM UI: Presiden Jokowi, Jangan Bunuh Demokrasi & Antikorupsi | Abraham Samad SPEAK UP”.
Di dalam video, Melki membahas perihal kondisi Indonesia hari ini. Melki kemudian menyebut bahwa di tahun ke-10 atau tahun terakhir Jokowi menjadi presiden, apakah ia mau turun secara baik-baik atau berdarah-darah.
"Tahun ke depan adalah tahun ke-10 dan tahun terakhir. Mari kita lihat, apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah," kata Melki dalam video itu.
Melki di podcsat tersebut juga membahas perihal bahwa saat ini gerakan dari seluruh elemen telah bersatu. Kata ketua BEM UI itu, hal tersebut merupakan gelombang perlawanan yang sangat besar.
Melki juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi sebagai sosok yang menembar ketakutan bagi anak muda untuk bersuara
Diketahui, Ketua BEM UI satu ini memang kerap dan getol mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi.
Tak hanya pemerintah, Senayan yang dihuni para legislator juga sering dibuat bergetar akibat kritik pedas Melki Sedek Huang, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani.
Bahkan mengenai ancamannya kepada Presiden Joko Widodo disebutnya sebagai peringatan.
Melki Ketua BEM UI jugamenyampaikan kalimat yang menjadi sorotan itu dalam konteks pembahasan aspirasi yang disampaikan via surat ke Jokowi.
Dia berharap surat aspirasi tersebut direspons dengan baik dan dilaksanakan oleh Jokowi.
Melki membahas aspirasi penolakan terhadap RUU Cipta Kerja yang pada akhirnya disahkan DPR menjadi UU Cipta Kerja.
Pembawa acara dialog ini, Ijal Papua, juga memperkirakan aspirasi via surat yang disampaikan masyarakat Papua tidak mendapat respons dari Jokowi.
Baca Juga : Kesal Istri Selingkuh, Suami Balaskan Dendam Cabuli Gadisnya, Alasannya Sudah Terlanjur Sakit Hati
Melki kemudian menanggapi.
"Mungkin teman-teman bisa bersurat juga ke PT Pos Indonesia untuk dibikinkan kotak surat di rumahnya Presiden Jokowi. Karena kayaknya ada yang salah dengan PT Pos Indonesia kalau surat itu tidak sampai ke rumahnya Presiden Jokowi. Itu yang pertama," kata Melki.
"Yang kedua, artinya ada yang salah dengan sistem persuratan dan administrasi di PT Pos kalau semua surat itu nyampai tapi surat teman-teman Papua tidak nyampai ke Presiden Jokowi," tutur Melki.
"Ketiga, kalau memang surat itu sampai, artinya yang salah bukan di PT Pos, (tapi) di Presiden Jokowi-nya, karena dia nggak mau jawab," ujarnya.
Melki yakin surat BEM UI dan surat aspirasi masyarakat lainnya pasti sampai ke Presiden Jokowi, tapi respons yang diharapkan BEM UI dia rasa tidak muncul.
Melki juga menyoroti kondisi antikorupsi di Indonesia saat ini sudah jelek. Indonesia tidak bisa dibilang terbuka terhadap kebebasan berpendapat.
Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti disebutnya telah dikriminalisasi karena menyampaikan pendapat.
Sebanyak 90 orang dari BEM UI diangkut di aksi May Day 2021 usai demonstrasi.
Mahasiswa di Universitas Bangka Belitung disebutnya diancam drop out karena mengikuti aksi demonstrasi. Rektor sebuah kampus di Jawa Timur disebutnya melarang mahasiswa berdemonstrasi.
"Harusnya pemerintah memandang indeks demokrasi ini bukan sekadar angka, tapi lihatlah realitas di lapangan. Masyarakat takut nggak berpendapat di era Joko Widodo?" kata Melki.
DPR yang seharusnya menjadi wadah demokrasi rakyat dinilainya sudah tidak lagi mewakili rakyat tapi mewakili kepentingan pemerintah eksekutif.
Dia dulu ingin DPR menolak RUU Cipta Kerja karena rakyat tidak ingin RUU itu disahkan menjadi UU. Dia juga ingin DPR meninjau ulang Revisi UU KUHP, juga menolak Revisi UU KPK.
Melki juga menyoroti kondisi kebebasan berbicara di ranah media sosial internet.
Akun Twitter BEM UI disebutnya diretas usai mengemukakan pendapat politik.
Dia merasa peretas akun medsos BEM UI adalah orang yang tidak suka kritik terhadap Presiden Jokowi.
"Sebenarnya kalau dibilang di masa Pak Jokowi kita bebas untuk berbicara, saya sepakat. Kita bebas untuk ngomongin apa saja. Tapi sehabis berbicara, mungkin kita tidak bebas," ujar Melki.
Dapatkan update berita setiap hari dari korantalk.news , Mari bergabung di Grup Telegram caranya klik Link Ini ╰┈➤ ( https://t.me/korantalk_news ) kemudian join °༄°
(¯´•._.•TERIMAKASIH•._.•´¯)
