KORAN TALK - Adapun yang menjadi Pj Gubernur Sumut, Hassanudin.
Selain Hassanudin, ada sembilan orang lainnya yang ditunjuk menjadi Pj Gubernur di berbagai daerah lain di Indonesia.
Jumlah Pj Gubernur ini ada 10 orang.
Mereka yang ditunjuk Mendagri atas nama Presiden Joko Widodo ini adalah Bey T Machmuddin (Jawa Barat), Nana Sudjana (Jawa Tengah), Hassanudin (Sumatera Utara), Sang Made Mahendra Jaya (Bali), Ridwan Rumasukun (Papua).
Ayodhia Kalake (Nusa Tenggara Timur), Lalu Gita Ariadi (Nusa Tenggara Barat),Harrison Az-roi (Kalimantan Barat), Andap Budhi Revianto (Sulawesi Tenggara), dan Bachtiar Baha-ruddin (Sulawesi Selatan).
Rencananya, ke 10 Pj Gubernur ini akan dilanrik pada Selasa (5/9/2023) di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Baca Juga : Wapres Ma’aruf Amin Sindir Ridwan Kamil Sibuk Mau Nyapres Sampai Bikin Jawa Barat Gak Keurus
Tiga Nama Usulan tak Ada yang Masuk
DPRD Sumatra Utara sempat menyodorkan tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur Sumut menggantikan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah yang masa jabatannya akan berakhir pada 5 September 2023 mendatang.
Penetapan usulan tersebut dilakukan melalui pembahasan dalam rapat pimpinan DPRD Sumut yang dilakukan di gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (3/8/2023) lalu.
Ada tiga nama yang diusulkan menjadi Pj Gubernur Sumut.
Mereka adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Arief Sudarto Trinugroho, Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal dan Deputi Penetapan dan perlindungan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI, Lasro Simbolon.
"Sudah diputuskan tadi di rapat pimpinan. Nama-nama itu besok akan dikirim ke Mendagri. Hari ini usulannya kita teken," ujar Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, Kamis (3/8/2023).
Baskami Ginting mengatakan, nama-nama ini merupakan usulan dari DPRD Sumut yang berasal dari gabungan usulan fraksi-fraksi.
Namun, nantinya penetapan keputusan Pj Gubernur Sumut tetap ada di Mendagri.
Baskami mengatakan, sesuai batas waktu yang diberikan, usulan DPRD harusnya paling lambat 9 Agustus 2023, namun setelah rapat pimpinan akhirnya diputuskan ketiga nama itu untuk dicalonkan.
"Hari ini kita tandatangani usulan itu, besok akan kita sampaikan ke Kemendagri," pungkasnya.
"Hari ini kita tandatangani usulan itu, besok akan kita sampaikan ke Kemendagri," pungkasnya.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sumatra Utara Baskami Ginting saat dikonfirmasi KORAN TALK, Jumat (1/9/2023).
Lantas siapakah Sosok Hassanuddin?
Mayjen Hassanudin merupakan perwita tinggi TNI yang menjabat sebagai wakil inspektur Jenderal Angkatan Darat (Wairjend)
Pria asal Palembang ini mulai terjun ke militer setelah lulus dari akademi militer (akmil) kecabangan arteleri pertaganan udara (Arhanud) tahun 1989.
Pria kelahiran 7 September 1965 ini banyak menorehkan prestasi selama berkarie di militer.
Karir
- Danmen Arhanud 1/Falatehan tahun 2011
- Paban I/Jakrenstra Srenad dan Pamen Denma Mabesad.
- Asrendam I/Bukit Barisan tahun 2013
- Danpusdik Arhanud
- Komandan Korem 045/Garuda Jaya tahun 2014
- Pamen Denma Mabesad tahun 2016
- Irut Reproggar Itjenad tahun 2017
- Waasrena Kasad tahun 1017
- Kasdam
- Asrena Kepala Staf TNI angkatan darat (KSAD) tahun 2019
- Pangdam Iskandar Muda tahun 2020
- Pangdam I/bukit barisan tahun 2022
- Wairjenad tahun 2022
Jalankan Program APBD 2024
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahamyadi mengharapkan Penjabat (Pj) Gubernur Sumut yang akan menggantikannya melaksanakan seluruh program yang telah disepakati dengan DPRD Sumut dalam APBD 2024.
Hal ini disampaikan Edy karena masa jabatanya dengan Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah akan berakhir 5 September 2023 mendatang. Dia mengatakan, walaupun jabatannya sudah berakhir, tapi program harus tetap berjalan.
"Rakyat sumut walaupun saya berakhir nanti, tapi ketua DPRD belum berakhir, berkesinambungan ini, dan program ini harus didukung, harus diteruskan siapa pun, ada Pj nanti," kata Edy usai mengikuti Sidang Paripurna, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kamis (17/8/2023).
Mantan Pangkostrad ini juga meminta awak media dan masyarakat mengawasi kinerja Pj Gubernur Sumut nantinya. Sebagaimana diketahui, DPRD Sumut sudah mengajukan tiga nama calon Pj Gubernur ke Kementerian Dalam Negeri (Mendagri).
"Untuk Pj ini, wartawan juga berhak untuk mengawasinya, yang sudah diketok dalam paripurna untuk 2024, inikan sudah diketok oleh dewan, ya harus di ikutin, harus dilaksanakan," ungkapnya.
Selain itu, mengenai visi misi Sumut Bermartabat yang masih belum tercapai, baik dari aspek Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Infrasturuktur. Edy mengaku, hingga akhir masa jabatannya, masih berada di angka 68 persen.
"Itu merupakan pertanggung jawaban dan amanah, 68 persen baru hanya terpenuhi. Katakan lah 70 persen, 30 persen yang perlu kita evaluasi, itulah di 2024 kita kejar," ungkapnya.
Saat disinggung, soal program-program yang belum tercapai, dan apakah akan dilanjutkan diperiode berikutnya. Jika maju lagi di Pilgubsu 2024, Edy tidak mau berbicara lebih jauh.
"Harus dong, 2025 ini harus dikejar, siapapun gubernurnya, itu harus dijalankan karena itu kebutuhan rakyat," pungkasnya.
.png)
(¯´•._.•TERIMAKASIH•._.•´¯)
