Iklan

iklan

Iklan

iklan
,

Iklan

iklan

LABEL PETUGAS PARTAI Diduga Bikin Jokowi Tersinggung, Plus Gagalnya PD U20, Negara Rugi Rp1,4 T

POLISI SLOT
23 Okt 2023, 00:10 WIB Last Updated 2023-10-22T17:10:12Z


KORAN TALK
- Belakangan ini mencuat isu Presiden Jokowi lebih mendukung Prabowo Subianto daripada Ganjar Pranowo.


Bahkan, Jokowi juga telah merestui Gibran Rakabuming Raka jika ingin mencalonkan diri jadi cawapres 2024.


Gibran yang saat ini sebagai Wali Kota Solo diprediksi akan ikut mencalonkan diri jadi calon wakil presiden (Cawapres) 2024-2009.


Putra sulung Presiden Jokowi itu akan mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.


Diketahui, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka diusulkan dan didukung oleh Partai Golkar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.


Terkait usulan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku ayah Gibran mengaku memberikan restu.


"Orangtua itu tugasnya hanya mendoakan dan merestui," ujarnya usai memimpin Apel Hari Santri Nasional 2023 di Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/10/2023).


Ia juga menyatakan, tak ingin ikut campur dengan keputusan yang Gibran pilih.


"Keputusan semua sudah dewasa, jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita," ucap Jokowi.


Saat menyampaikan itu, Jokowi berdiri di depan sejumlah tokoh, salah satunya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sosok yang disebut-sebut bakal berdampingan dengan Gibran sebagai capres-cawapres dalam Pilpres 2024.


Ketika ditanya wartawan apakah Prabowo dan Gibran cocok, Jokowi meminta awak media untuk menanyakannya ke koalisi pengusung Prabowo.


"Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok. Pak Prabowo juga cocok," ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta ini, dilansir dari KORAN TALK.


"Pak Prabowo dengan siapa, Pak?" tanya wartawan. "Tanyakan ke koalisi," jawab Jokowi.


Selain itu, Jokowi juga mengatakan bahwa dirinya mendukung semua pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2024.


"Dukung semuanya, untuk kebaikan negara ini," tuturnya.


Sementara itu, soal peluang duetnya dengan Gibran, Prabowo menuturkan bahwa dirinya terus menjalin komunikasi dengan putra sulung Presiden Jokowi tersebut.


"Parta-partai koalisi (Koalisi Indonesia Maju) banyak yang mengusung beliau," jelasnya dikutip dari KORAN TALK.


Prabowo mengungkapkan, dirinya pun sudah sowan ke Jokowi terkait dengan rencananya menjadikan Gibran sebagai cawapres.


"Tentunya sebagai orang Indonesia dengan adat budaya kita, tentunya pasti kita menyampaikan keinginan dari partai-partai dan usulan kita," jelasnya.


Menurut Prabowo, ketika mendengar kabar itu, Jokowi memasrahkannya kepada Gibran.


"Beliau bilang, 'Terserah Pak Wali, kan sudah dewasa'. Kalau Pak Wali bersedia, beliau tidak menahan. Kira-kira begitu," paparnya.


Ketua Umum Partai Gerindra ini juga membocorkan, figur cawapresnya rencananya diumumkan pada Senin (23/10/2023).


"Insya Allah besok deklarasi di Jakarta," bebernya.


Sebelum itu, pada Minggu sore, Prabowo bersama seluruh ketua umum partai dalam Koalisi Indonesia Maju akan mengadakan rapat.


"Finalnya nanti sore," terangnya.


Usulan agar Gibran menjadi cawapres Prabowo diumumkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar, Sabtu (21/10/2023).


"Berdasarkan hasil pertemuan dengan ketua DPD tadi malam, semuanya konsensus mengusulkan dan mendukung Mas Gibran untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal capres RI," urai Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Sabtu, di Jakarta.


Gibran yang hadir di kantor DPP Partai Golkar, mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Golkar.


Ia sangat mengapresiasi hasil Rapimnas.


"Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindaklanjuti bersama dengan Pak Prabowo," tandasnya.



Baca Juga : 



Asumsi Denny Siregar: Jokowi tersinggung disebut petugas partai

Di sisi lain, pegiat media sosial Denny Siregar, mencoba menganalisa dugaan keretakan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.


Terpantau melalui akun media sosial Twitter (X)-nya, Denny Siregar@Dennysiregar7, Minggu (22/10/2023), Denny Siregar menuliskan dugaan ketersinggungan Jokowi.


"Itulah salah bu Mega kenapa gak menghormati Presiden, bilang petugas partai. Ya orangnya tersinggung lah.."


"Tersinggung sih oke bro. Tapi gak ngacak2 konstitusi juga. Kalo negara ini dipimpin dengan baper, rusak semua tatanan demokrasi kita.."


Demikian postingan Denny Siregar yang telah mendapat reaksi puluah ribu warganet.


Kapan Megawati Menyatakan Presiden Jokowi Petugas Partai?

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tetap bersikukuh dan tidak menyesal atas pernyataannya yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai "Petugas Partai". Meski sejumlah pihak menganggap pernyataannya tersebut sebagai kekeliruan. Namun, Megawati menyesal karena banyaknya anak-anak muda saat ini yang menggunakan media sosial untuk menjelek-jelekkan orang lain, termasuk menjelek-jelekkan dirinya dan juga Presiden Joko Widodo sendiri.


Pernyataan Megawati yang fenomenal ini, yang menyebut Presiden Jokowi sebagai "Petugas Partai" memang sudah lama berlalu, tepatnya dilontarkan pada hari Rabu 14 Mei 2014 atau menjelang Pilpres 2014. Persisnya pernyataan Megawati yang di lontarkan di Kantor DPP PDI Lenteng Agung, Jakarta Selatan itu sebagai berikut; "Pak Jokowi, sampeyan 'tak jadikan capres, tapi Anda adalah petugas partai yang harus menjalankan tugas partai."


Spontan, pernyataan bernada kurang elok yang dikemukakan seorang ketua umum partai dan mantan Presiden itu langsung menuai badai bully (perundungan)  gegap gempita dari pengguna Internet, khususnya media sosial.


Mereka menyebutnya sebagai ucapan "tak pantas" dan "tak seharusnya" dilontarkan Megawati, meskipun dilontarkan sebelum Pilpres alias Jokowi belum terpilih.


Meskipun kena bully, toh label Megawati terhadap Jokowi sebagai "Petugas Partai" terus saja melekat, seakan-akan predikat itu memang pantas diberikan kepada kader partai di manapun, khususnya yang duduk di pemerintahan, tidak terkecuali Presiden RI.


Saat memberikan sambutan dalam pembukaan Sekolah Politik bagi calon kepala daerah di Resort Kinasih, Depok, Jawa Barat, Selasa 6 September 2016 lalu terungkap, Megawati justru yang melancarkan protes kepada Jokowi karena menganggapnya membiarkan dirinya di-bully publik akibat dua kata yang dilontarkan itu.


Megawati juga menyebutkan, Jokowi yang mengerti duduk persoalan itu malah tidak membelanya. "Saya bilang ke Pak Jokowi, Dik, ngono kok enggak belain saya sih? Lah situ yang ngerekomendasi siapa toh?" kata Megawati sebagaimana terbaca di KORAN TALK.


Megawati rupanya punya pandangan dan definisi sendiri mengenai terma "Petugas Partai", di mana baginya seluruh kader PDIP yang telah menempati posisi strategis, baik di struktur partai atau di pemerintah, memang disebut sebagai petugas partai. "Saya ini juga petugas partai. Kongres partai yang menyuruh kita ini bertugas di mana. Kalian ini pun petugas partai. Awas loh kalau nanti enggak ngaku," ujar Megawati seperti menakut-nakuti kadernya sendiri.


Kalau sekarang Megawati mengeluhkan publik khususnya pengguna media sosial mem-bully Presiden Jokowi, jangan-jangan mereka meniru perundungan awal yang dilakukan Megawati terhadap Jokowi dengan menyebutnya "Petugas Partai".


Memang pada saat perang Pilpres berkecamuk antarpendukung, kata-kata bernada merendahkan ini dijadikan amunisi oleh pendukung Prabowo-Hatta untuk menyerang balik Jokowi.


"Sekarang saya lihat anak muda sopan santunnya enggak ada. Di medsos Presiden sendiri dijelek-jelekin. Saya mikir kita ini negara apa toh," kata Megawati usai melantik pengurus Baitul Muslimin Indonesia di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis 8 September 2016.


Megawati menilai, perilaku menjelek-jelekkan orang lain, dalam hal ini Presiden Jokowi, di medsos itu tak sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Megawati pun mengakui pernah di-bully di media sosial. "Orang enggak kenal saya saja ikut mem-bully, saya dielek-elek (dijelek-jelekkan)," ungkapnya.


Soal Bully-an "Petugas Partai" kembali disunggung Megawati Soekarnoputri

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri baru-baru ini kembali mengaku heran terhadap orang yang tidak suka karena ia menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) petugas partai.


"Dan saya itu sampai bingung, 'Lah kok Pak Jokowi saya bilang petugas partai, kader, lah kok saya diomongkan? Yang namanya terlalu sombong," kata Megawati dalam pidato penutupan Rakernas IV PDI-P, di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (1/10/2023).


Menurut Megawati, tidak ada yang salah atas predikat petugas partai. Sebab, hal ini sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai di PDI-P.


Jokowi hingga kini tercatat sebagai kader PDI-P. Terkait AD/ART, Megawati pun juga menaatinya. Oleh karena itu, Presiden kelima RI ini juga menyadari bahwa dirinya petugas partai PDI-P.


"Saya pun petugas partai, ditugasi oleh kongres partai untuk menjadi dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum," ujar dia.


Megawati juga mengatakan, sebagai untuk menjadi Ketua Umum PDI-P, ia yang mulanya kader biasa harus melalui berbagai proses.


Menurut dia, tidak ada cerita orang masuk PDI-P langsung menjadi ketua umum.


"Karena siapa yang mau milih, kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih, dan itu melanggar AD/ART," kata Megawati.


Pada Juli lalu, Megawati Soekarnoputri kembali mengungkapkan alasan selalu memanggil Presiden Joko Widodo dengan sebutan petugas partai.


Hal tersebut disampaikan Megawati dalam sambutannya ketika meresmikan Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar, Surabaya, Rabu (26/7/2023).


Megawati menyebutkan, sempat mendapatkan kritik dari berbagai pihak atas panggilan petugas partai kepada Jokowi.


Namun, dia sendiri tidak mempedulikan pandangan tersebut.


"Saya saja di-bully, tidak boleh ngomong kader, enggak boleh ngomong petugas partai," kata Megawati.


Ia mengatakan, berdasarkan perundang-undangan, calon presiden diusung satu atau beberapa partai.


PDI-P merupakan salah satu parpol yang mengusung Jokowi, yang juga kader PDI-P, sebagai calon presiden.


"Namanya perundangan Republik Indonesia, baca kalian, bahwa yang namanya calon presiden itu diusung satu partai, atau dan beberapa partai, Kok saya yang di-bully," kata dia.


“Petugas Partai” Bisa Bikin Pemilih Jokowi Pikir Ulang buat Dukung Ganjar

Di sisi lain, Analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo menilai, sebutan “petugas partai” yang melekat di diri Ganjar Pranowo bisa memengaruhi pilihan politik publik pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Citra tersebut mungkin mendegradasi sosok Ganjar, sehingga pemilih mengambang atau undecided voters enggan memberikan dukungan buat bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan itu.


“Mereka yang masih di tengah atau mengambang akan terpengaruh oleh ini,” kata Kunto Selasa (19/9/2023), dikutip dari KORAN TALK.


Menurut Kunto, istilah petugas partai tak akan berpengaruh bagi kalangan yang sejak awal mendukung Ganjar. Sementara, bagi yang anti terhadap sosok Ganjar, “petugas partai” bakal dimanfaatkan habis-habisan untuk menyerang mantan Gubernur Jawa Tengah itu.


Sebutan petugas partai sendiri sebenarnya bukan hal baru. Predikat tersebut juga lekat pada diri Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDI-P.


Seiring berjalannya waktu, sebutan ini seolah mengalami peyorasi atau perubahan makna kata menjadi lebih buruk. “Seakan-akan ya percuma presiden, tapi enggak punya kewenangan, cuma petugas partai yang nurut aja sama partai. Jadi itu yang sebenarnya jadi masalah,” ujar Kunto.


Seandainya ke depan Ganjar mengambil langkah atau kebijakan yang berakibat buruk pada kepentingan rakyat namun didukung partainya sendiri, kata Kunto, bukan tidak mungkin predikat petugas partai mendegradasi citra dirinya.


Ketersinggungan Jokowi ke PDIP dan Ganjar Dinilai Tidak Memiliki Keberanian: Gagalnya Piala Dunia U-20

Ini pernah terjadi ketika beberapa waktu lalu publik mengaitkan sikap penolakan Ganjar terhadap Timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U-20, dengan batalnya Indonesia sebagai tuan rumah ajang olahraga internasional itu. Sebagian menduga bahwa sikap Ganjar itu atas perintah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.


“Kesan petugas partai akan sangat kuat dan ini akan memperburuk citra Pak Ganjar,” tutur Kunto.


Untuk melawan citra buruk ini, lanjut Kunto, ke depan Ganjar mesti lebih giat menggencarkan slogan “tuanku rakyat” yang ia bawa sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, agar ungkapan itu tak cuma jadi moto belaka.


“Perlu lebih masif lagi untuk bisa mengganti brand petugas partai,” katanya.


Adapun sebutan petugas partai disematkan oleh Megawati Soekarnoputri ketika Ganjar dideklarasikan sebagai bakal capres PDI-P pada April 2023 lalu.


“Pada jam 13.45, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menetapkan saudara Ganjar Pranowo, sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah, sebagai kader dan petugas partai, untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” kata Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/4/2023).


Baru-baru ini, sebutan tersebut disinggung oleh seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) di hadapan Ganjar.


Seorang mahasiswa bernama Naufal mengaku mengagumi sosok Ganjar, namun, menyayangkan sebutan petugas partai yang melekat di dirinya.


“Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan Bapak sebagai kader dan petugas partai,” kata Naufal saat sesi tanya jawab dalam kuliah kebangsaan bersama Ganjar di Kampus FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Senin (18/9/2023).


“Jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa, ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai,” ujarnya.


Mahasiswa itu lantas menyinggung soal moto “tuanku ya rakyat, gubernur cuma mandat” yang sepuluh tahun terakhir dibawa Ganjar.


Ia mempertanyakan, apakah jika terpilih sebagai presiden selanjutnya, Ganjar bakal menjadi petugas rakyat, atau petugas partai seperti yang sebelumnya disebutkan oleh Megawati.


“Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai presiden kedelapan, apakah Bapak tetap dengan prinsip ‘tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat’ dan tidak menjadi boneka Megawati? Apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai?” tanya Naufal disambut riuh tepuk tangan mahasiswa yang hadir.


Presiden Jokowi Enggan Mendukung Ganjar setelah Gagal Piala Dunia U-20

Terkait "Petugas Partai" sepertinya bukan ini yang membuat Jokowi tersinggung. Tapi sikap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang menolak kehadiran tim sepak bola nasional Israel dalam ajang Piala Dunia U20 2023 dinilai seperti menikam Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari belakang.


Sebab Indonesia yang sebelumnya sempat menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023, yang kemudian akhirnya dicopot oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), sangat berharap bisa menggelar kompetisi itu sebagai ajang uji coba bagi timnas U20 dan mensukseskan gelaran yang tertunda sejak 2021.


"Sikap PDI Perjuangan dan penolakan 2 gubernur terhadap kehadiran Israel hingga kemudian berujung pada pembatalan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA ibarat menusuk Presiden dari belakang," kata Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro pada Jumat (31/3/2023) lalu.


Menurut Bawono, baik Ganjar maupun Koster yang merupakan kader PDI-P justru memilih bersikap bertentangan dengan pemerintahan Presiden Jokowi.  Bawono menilai sikap PDI-P serta Ganjar dan Koster turut andil dalam merusak citra Indonesia dan Jokowi di dunia sepak bola.


"Ironis karena sikap PDI Perjuangan dan kedua gubernur terdebut telah berkontribusi dalam mencoreng citra baik Presiden di dunia internasional," ucap Bawono.


Bawono juga menilai sikap Ganjar serta Koster dan PDI-P bakal merembet ke urusan politik. Padahal elektabilitas Ganjar dalam beberapa hasil jajak pendapat lembaga survei berada di posisi teratas sebagai bakal calon presiden 2024.


"Dalam jangka pendek mungkin saja elektabilitas PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo akan melorot pasca Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia," ucap Bawono.


Padahal sebelumnya, Jokowi diduga mendukung Ganjar setelah menyebutnya kriteria rambut putih. Ketika itu menurut Jokowi, pemimpin berambut putih yang berarti memikirkan rakyat.


Soal pemimpin rambut putih itu disebut Jokowi saat menghadiri acara relawan di Gelora Bung Karno, Sabtu (26/11/2022). Jokowi bicara ciri-ciri fisik pemimpin yang memikirkan rakyat. "Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua. Ada. Ada itu," kata Jokowi.


Jokowi menyebut pemimpin memikirkan rakyat sampai rambutnya putih disambut riuh oleh relawan. Jokowi bicara pemimpin sampai rambutnya putih dalan dalam konteks memilih pemimpin di 2024 nanti. "Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga rambutnya, kalau rambutnya putih semua, ah ini mikir rakyat ini," imbuh Jokowi.


Namun, dengan gagalnya Piala Dunia U-20, diduga dukungan Jokowi terhadap Ganjar berkurang. Bahkan Ganjar dianggap sebagai sosok yang kurang punya keberanian. Kurang berani membantah perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.


Diberitakan sebelumnya, FIFA resmi mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 yang sedianya digelar pada Mei 2023. Pencopotan Indonesia dilakukan diduga karena polemik penolakan kehadiran tim sepak bola nasional Israel yang lolos sebagai salah satu peserta Piala Dunia U20 2023.


Sejumlah politikus PDI-P juga menyuarakan penolakan terhadap kehadiran timnas Israel dengan beragam alasan. Mulai dari garis politik luar negeri Indonesia yang tidak mengakui Israel hingga amanat antipenjajahan dalam Undang-Undang Dasar 1945.


Keputusan itu diambil setelah Presiden FIFA Gianni Infantino mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir. Dalam pernyataan resminya, FIFA akan segera mengumumkan negara pengganti tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA juga menyatakan bahwa PSSI bisa dijatuhi sanksi menyusul keputusan ini.


"Menyusul pertemuan hari ini antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir, FIFA telah memutuskan, karena keadaan saat ini, untuk mencopot Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023," tulis pernyataan FIFA pada Rabu (29/3/2023). 


"Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin, dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya," kata FIFA lagi.


Pembelaan Demokrat terhadap Jokowi: Itu Uang Rakyat, Kenapa Dibatalkan?

Pada saat itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung kerugian materiil akibat batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.


Ia mengatakan terdapat dana besar yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk mempersiapkan berbagai fasilitas menyambut gelaran tersebut.  “Ini kan semua sudah diperbaiki nih, sudah disiapkan, itu uang siapa? Uang negara, uang siapa itu? Uang rakyat,” ujar AHY dalam keterangannya, Jumat (31/3/2023).


Padahal, lanjut dia, ada banyak stadion yang telah dipercantik untuk menjadi tempat bertanding negara peserta Piala Dunia U-20. “Ya bukannya sia-sia, tapi itu kan dipersiapkan untuk perhelatan akbar dunia,” sebut dia.


AHY pun menuturkan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah telah memicu kekecewaan publik. Maka, ia meminta semua pihak memisahkan kepentingan sepak bola dengan urusan politik.


“Kalau PSSI dijadikan alat politik, enggak akan benar sepak bola kita. Enggak hanya sepak bola, semua olahraga,” ucap dia.


Ia pun mengaku tak sepakat dengan munculnya polemik soal penolakan Timnas Israel yang disampaikan sejumlah pihak.


Dalam pandangannya, sikap itu bisa disampaikan jauh sebelum perhelatan hendak dimulai, sehingga ada cukup waktu untuk melakukan negosiasi. “Ke mana saja selama ini? Padahal ada ruang untuk berdiplomasi. Lagi-lagi, di ujung-ujung jelang perhelatan, tiba-tiba masing-masing punya suaranya, tidak bisa didisiplinkan. Ini berdampak pada nama bagi negara,” imbuh dia.


Diketahui Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tak saling menyalahkan terkait keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Mantan Wali Kota Solo itu juga mengaku kecewa atas keputusan tersebut. “Dan sebagai bangsa besar kita harus melihat ke depan, jangan ke belakang. Jadikan kejadian ini pelajaran berharga untuk kita semua, bagi sepak bola nasional,” tutur Jokowi, Kamis (30/3/2023).


Sebelumnya, sejumlah pihak menolak kedatangan Timnas Israel sebagai peserta Piala Dunia U-20. Alasannya, Indonesia selama ini berkomitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Beberapa pihak yang menolak adalah PDI-P, PAN, PKS, Gubernur Bali I Wayan Koster, serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.


Kepercayaan Jokowi Meningkat Terhadap Erick Thohir, Minta Agar Indonesia Tak Dikucilkan

Setelah penolakan itu, Erick Thohir menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Jumat (31/3/2023) siang. Erick melaporkan hasil pembicaraan antara dirinya dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha yang membahas status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. "Alhamdulillah saya sudah bertemu dengan Bapak Presiden, melaporkan secara detil daripada hasil meeting Presiden FIFA, dengan saya di Doha kemarin," ujar Erick usai pertemuan.


Selain itu, Erick juga menyampaikan surat dari Presiden FIFA untuk Presiden Jokowi. "Yang saya langsung berikan ke Pak Presiden. Dan tentunya setelah membaca surat tersebut Bapak Presiden langsung menginstruksikan saya dua hal," ungkapnya.


Pertama, Presiden Jokowi meminta PSSI untuk membuat peta biru (blueprint) transformasi sepak bola Indonesia. Blueprint itu, menurut Erick, sama dengan yang sudah disampaikan Presiden Jokowi saat dirinya baru saja menjadi Ketua Umum PSSI. "Bapak Presiden menekankan ini harus segera selesai dan harus segera disampaikan kepada FIFA," tegasnya.


"Yang kedua, Bapak Presiden juga langsung menginstruksikan kepada saya untuk segera kembali membuka pembicaraan kepada FIFA untuk kita tetap menjadi bagian keluarga besar FIFA," ungkap Erick.


Dia menuturkan, FIFA memiliki anggota sebanyak 211 negara. Erick pun menangkap maksud Presiden Jokowi agar sepak bola Indonesia tidak terkucilkan dari dunia sepak bola. "Bisa diartikan bahwa Presiden tidak mau kita terkucilkan dari peta persepakbolaan dunia. Karena itu saya tentu akan berusaha keras memastikan transformasi sepak bola Indonesia ini terjadi, bukan wacana, tapi benar- terjadi," ujar dia.


Erick pun berjanji akan bekerja keras untuk kembali berunding dengan FIFA. Tujuannya agar dapat menghindari sanksi yang bisa terjadi. Menurutnya, dari pihak FIFA tentu mengharapkan pemberian sanksi. "Tetapi tentu kalau kita lihat dari suratnya itu jelas bahwa FIFA sedang mempelajari dan mempertimbangkan sanksi untuk indonesia," ungkap Erick.


“Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya,” lanjut pernyataan FIFA. Namun, hingga saat ini, Erick berhasil melobi FIFA tidak menjatuhi sanksi berat.


Kerugian Pemerintah Gagalnya Piala Dunia U-20: Rp1,4 Triliun

Diketahui, Indonesia telah lama bersiap menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Anggaran triliunan rupiah sudah digelontorkan untuk event besar tersebut.


Yoyok Sukawi, yang saat itu menjadi Anggota Komisi X DPR RI tahun 2020 sekaligus Komite Eksekutif PSSI, mengatakan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) meminta kucuran dana sekitar Rp 400 miliar untuk pelaksanaan Piala Dunia U-20 2021 yang diundur menjadi Piala Dunia U-20 2023. Lalu, pada Juni 2022, Zainudin Amali yang saat itu masih menjadi Menpora meminta tambahan dana sebesar Rp 3 triliun, di mana sebesar Rp 500 miliar digunakan untuk persiapan Piala Dunia U-20.


Ditambah lagi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2020 mengatakan bahwa proyek renovasi stadion untuk Piala Dunia U-20 membutuhkan dana sekitar Rp 400 miliar dengan skema dalam kontrak tahun jamak (MYC), jadi pengalokasiannya dilakukan pada tahun 2020 dan 2021.


Dan tahun ini, Kementerian PUPR telah mengucurkan dana sebesar Rp 175 miliar untuk revitalisasi stadion yang akan dipakai untuk perhelatan Piala Dunia U-20 2023.


"Itu Rp 175 miliar semua. Ada lima stadion yang dipakai, terus yang 20 (lapangan) untuk latihan. (Stadion yang direvitalisasi, red.) ada di Palembang, Bandung, Solo, Bali, dan Surabaya," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.


Dengan demikian, apabila dihitung maka total modal yang dikeluarkan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 telah menghabiskan sekitar Rp 1,4 triliun.

Dapatkan update berita setiap hari dari korantalk.news , Mari bergabung di Grup Telegram caranya klik Link Ini ╰┈➤ ( https://t.me/korantalk_news ) kemudian join °༄°

                                                       (¯´•._.•TERIMAKASIH•._.•´¯)

                      Dapatkan Informasi Terupdate Pertandingan Bola Setiap Hari Hanya DI Sini

                                       klik Link Ini ╰┈➤ ( https://bit.ly/3roZpyA

                                                       ¯´•._.•TERIMAKASIH•._.•´¯

iklan