Iklan

iklan

Iklan

iklan
,

Iklan

iklan

Gibran Tantang Megawati Buktikan Jika Ada Kecurangan di Pemilu 2024: Dilaporkan Saja

POLISI SLOT
14 Nov 2023, 00:17 WIB Last Updated 2023-11-13T17:17:59Z


KORAN TALK - Cawapres Gibran Rakabuming meminta Megawati membuktikan jika ada kecurangan yang terjadi di Pemilu 2024. 


Pasangan Prabowo Subianto ini juga turut meminta Megawati segera melaporkan ke Bawaslu jika memang sudah ada bukti kecurangan. 


"Ya dibuktikan saja kalau ada kecurangan-kecurangan dan dilaporkan saja," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Senin (13/11/2023), seperti ditulis KORAN TALK.


Soal tudingan aparat tidak netral mendukung paslon Prabowo-Gibran, bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) pun meminta melaporkan apabila ada bukti tidak netral.


"Ya dilaporkan aja kalau ada bukti-bukti (tidak netral)," ungkap dia.


Seperti diketahui, Megawati dalam pidato politik sebelumnya mengatakan, dirinya mulai mendapat informasi adanya kecurangan pemilihan umum (Pemilu) yang sudah mulai terjadi lagi.


Mega mengingatkan bahwa kedaulatan rakyat harus tetap dijunjung tinggi. Pemilu harus berlangsung langsung,umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil.


“Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran,” ujar Mega, Minggu (12/11/2023).


Sebelumnya, Megawati mengingatkan agar semua pihak tidak mengulangi kecurangan pemilu.


Pernyataan tersebut disampaikan Megawati merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang dinilai banyak pihak syarat dengan nepotisme.


"Jangan biarkan kecurangan Pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi," kata Megawati sebagaimana disiarkan di KORAN TALK, Minggu.


Megawati mengatakan, apa yang terjadi di MK menyangkut putusan perkara tersebut menyadarkan semua pihak mengenai adanya manipulasi hukum.


Ia menyebutkan, persoalan itu timbul dari praktik kekuasaan yang telah mengabaikan politik berdasarkan nurani dan kebenaran hakiki.


Megawati meminta semua pihak terus mengawal Pemilu 2024 dengan nurani sepenuh hati.


"Jangan lupa, kita adalah bangsa pejuang. Kita bangsa yang mampu mengatasi berbagai cobaan sejarah," tutur Megawati.


Menurut Megawati, rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi karena hukum harus menjadii alat yang menghadirkan kebenaran.


“Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan,” kata Mega.


Oleh Sebab itu, lanjut dia, semua pihak harus terus menggenggam erat semangat reformasi, dan terus mengawal demokrasi berdasarkan nurani.


“Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat, selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi,” tambahnya.


Menurutnya, itu adalah kewajiban kita sebagai warga bangsa, dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.


“Sebab, kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi! dan Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, harus dijalankan tanpa ada kecuali!,” tuturnya.


Di akhir pidatonya, Megawati juga mengajak semua pihak untuk menggunakan hak pilih mereka dengan tuntunan hati nurani.


“Gunakan hak pilih mu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah Yang Maha Kuasa meridhoi perjuangan kita,” katanya.



Baca Juga : Kisruh Hubungan Megawati dengan Jokowi, Para Menteri PDIP Berniat Mundur: Tapi Kami Tak Akan Menarik



Polisi Diminta Usut Pemasangan Spanduk Prabowo-Gibran

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) enggan telusuri kasus dugaan polisi terlibat dalam pemasangan baliho calon presiden dan wakil presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto, jika tidak ada bukti yang jelas.


Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menerangkan, proses tindak lanjut dugaan pelanggaran mesti memiliki bukti yang cukup, yaitu minimal dua alat bukti.


Menanggapi pernyataan hal itu, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mempertanyakan fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dalam mengawasi dan menelusuri apabila terjadi dugaan pelanggaran Pemilu 2024.


"Saya tidak habis pikir membaca pernyataan Ketua Bawaslu RI yang meminta warga membuktikan agar isu pemasangan baliho oleh aparat dibuktikan. Saya tidak tahu persis, apakah maksudnya hak itu dibuktikan oleh mereka yang menduga keterlibatan aparat atau oleh aparat sendiri," kata Rangkuti, Senin (13/11/2023).


"Jika kedua belah pihak yang diminta untuk membuktikan hal ini, maka pertanyaannya apa sebenarnya fungsi dan manfaat Bawaslu ini," ujar Rangkuti.


Sebagai badan pengawas pemilu, seharusnya Bawaslu RI masif untuk merespons jika terdapat temuan.


"Saat di mana banyak baliho bertebaran, dengan ukuran sangat besar dan dengan jumlah yang sangat masif, mestinya dapat jadi bahan awal bagi Bawaslu untuk melakukan fungsinya yakni pengawasan atas pengadaan, pemasangan dan peletakan baliho dimaksud," tutur Rangkuti.


Rangkuti meminta Bawaslu segera bertindak dan menelusuri mekanisme awal mula terpasangnya baliho hingga adanya pencopotan.


"Dan kewajiban pengawasan itu, seharusnya makin meningkat manakalah ditemukan potongan video yang menggambarkan pemasangan dan sekaligus pencopotan baliho-baliho dimaksud. Apakah dilakukan dengan cara yang tepat atau tidak. Memilliki izin atau tidak. Dipasang di tempat yang diperkenankan atau sebaliknya," jelas Rangkuti.


Rangkuti juga menyinggung bahwa ada satu media kredibel yang mengangkat judul adanya dugaan instruksi di kepolisian untuk memasang baliho di banyak tempat.


"Cara kerja jurnalistik telah melalui mekanisme seleksi yang ketat. Maka berita yang disajikan, selama tidak dibantah, merupakan data awal yang seharusnya menjadi awal bagi Bawaslu melaksanakan fungsi, tugas dan kewajibannya," tutur Rangkuti.


"Yakni memastikan bahwa laporan dimaksud ditindaklanjuti dalam mekanisme pengawasan yang dimulai dengan permintaan data terhadap data yang dimaksud. Setelah itu, ditindaklanjuti dengan melalukan klarifikasi terhadap pelaku seperti disebutkan dalam laporan tersebut," papar Rangkuti.


Oleh karena itu, LIMA Indonesia meminta Bawaslu agar segera melakukan penggalian kebenaran informasi ini.


"Bukan tugas warga untuk memastikan itu, tetapi merupakan kewajiban Bawaslu. Apalagi laporan itu sudah ditulis oleh media massa yang kredibel. Sekaligus agar hal ini tidak menjadi isu liar di tengah masyarakat," jelas Rangkuti.


Rangkuti menerangkan jika memang tidak ditemukan seperti hal yang disebutkan dalam berbagai tayangan media sosial dan laporan media tersebut, maka dapat menghilangkan persepsi negatif masyarakat akan keterlibatan aparat dalam hal ini.


"Jelas, inilah salah satu tugas dan fungsi Bawaslu yang dibiayai oleh negara dengan dana sampai puluhan triliun rupiah," tutup Rangkuti.


Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membantah ada bantuan dari pihak kepolisian dalam pemasangan baliho Prabowo-Gibran.


Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, jika elektabilitas Prabowo dan Gibran meningkat semenjak keduanya dipasangkan sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden 2024.

Dapatkan update berita setiap hari dari korantalk.news , Mari bergabung di Grup Telegram caranya klik Link Ini ╰┈➤ ( https://t.me/korantalk_news ) kemudian join °༄°

                                                      (¯´•._.•TERIMAKASIH•._.•´¯)

                    Dapatkan Informasi Terupdate Pertandingan Bola Setiap Hari Hanya DI Sini

                                        klik Link Ini ╰┈➤ ( https://bit.ly/3roZpyA

                                                       ¯´•._.•TERIMAKASIH•._.•´¯

iklan