Iklan

iklan

Iklan

iklan
,

Iklan

iklan

Kisruh Hubungan Megawati dengan Jokowi, Para Menteri PDIP Berniat Mundur: Tapi Kami Tak Akan Menarik

POLISI SLOT
12 Nov 2023, 23:58 WIB Last Updated 2023-11-12T16:58:46Z


KORAN TALK - Sejumlah menteri PDIP yang masuk dalam Kabinet Indonesia Maju mendatangi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan menyatakan siap mundur. 


Pernyataan menteri PDIP siap mundur ini setelah melihat kondisi politik yang semakin riuh. 


Apalagi, hubungan PDIP dengan keluarga Jokowi yang tidak akur.


Pernyataan mundurnya menteri PDIP disampaikan oleh Politikus PDI Perjuangan, Deddy Sitorus. 


Dedy Sitorus mengatakan para menteri PDIP siap mundur jika tak dibutuhkan lagi oleh Jokowi. 


Kata Deddy, para menteri itu menemui Megawati menyusul retakny
a hubungan antara PDIP dengan Jokowi yang ditandai majunya putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawapres Prabowo Subianto.


Pernyataan mundurnya menteri PDIP disampaikan oleh Politikus PDI Perjuangan, Deddy Sitorus. 


Dedy Sitorus mengatakan para menteri PDIP siap mundur jika tak dibutuhkan lagi oleh Jokowi. 


Kata Deddy, para menteri itu menemui Megawati menyusul retaknya hubungan antara PDIP dengan Jokowi yang ditandai majunya putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawapres Prabowo Subianto.


Gibran lolos syarat administrasi usai Mahkamah Konstitusi mengubah syarat maju capres-cawapres.


Deddy menyebut, para menteri dari PDIP sudah menyatakan siap mengundurkan diri karena hasrat politik Jokowi sudah berseberangan dari Partai Banteng.


Namun demikian, Megawati disebut mengingatkan bahwa menjadi menteri berarti bertanggung jawab kepada rakyat.


Jajaran menteri dari PDIP pun diminta tetap melaksanakan tugas jika masih dibutuhkan kabinet Jokowi.


Tetapi, jika tidak dibutuhkan, Deddy mengaku para menteri itu siap ditarik.


"Ketika beberapa menteri datang ke Bu Mega dan menyatakan ingin mundur, Ibu bilang bahwa menjadi menteri itu adalah bagaimana tanggung jawab kita kepada bangsa, kepada rakyat. Sepanjang mereka masih dibutuhkan presiden, silahkan presiden," cerita Deddy, Sabtu (11/11/2023).


"Tapi kalau presiden memandang menteri-menteri dari PDIP tidak dibutuhkan lagi karena berbeda dengan hasrat beliau, silahkan saja ditarik tidak apa-apa. Tapi kami tidak akan menarik, karena mereka menjadi menteri itu adalah perjuangan penugasan," lanjutnya.



Baca Juga : Okie Agustina Diselingkuhi, Kiesha Alvaro Telepon Pasha Ungu, Terungkap Pesan dari Ayah Kandung



Pidato Politik Megawati

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa bakal terjadi kecurangan dalam Pemilu. 


Megawati menyampaikan hal ini dalam pidato politiknya terkait perseteruan dinamika politik nasional, Minggu (12/11/2023). 


Menurut Megawati, kedaulatan rakyat harus terus dijunjung tinggi, serta pemilu yang demokratis, jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, harus dijalankan tanpa ada kecuali.


“Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan Pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi,” ucapnya.


Rekayasa hukum, kata dia, tidak boleh terjadi lagi karena hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran.


“Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran,” harapnya.


“Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan,” imbuhnya, menegaskan.


Oleh Sebab itu, lanjut dia, semua pihak harus terus menggenggam erat semangat reformasi, dan terus mengawal demokrasi berdasarkan nurani.


“Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat, selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi,” tambahnya.


Menurutnya, itu adalah kewajiban kita sebagai warga bangsa, dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.


“Sebab, kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi dan Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, harus dijalankan tanpa ada kecuali!,” tuturnya.


Di akhir pidatonya, Megawati juga mengajak semua pihak untuk menggunakan hak pilih mereka dengan tuntunan hati nurani.


“Gunakan hak pilih mu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah Yang Maha Kuasa meridhoi perjuangan kita,” katanya.


Ganjar: Demokrasi Sedang Dihancurkan


Ganjar Pranowo  menyebutkan demokrasi di Indonesia sedang dihancurkan usai hakim MK memutuskan mengabulkan gugatan usia minimal Capres/Cawapres. 


Ganjar mengaku gelisah dengan kondisi Indonesia saat ini. 


"Saya bicara sebagai bagian dari warga dan rakyat yang ikut gelisah melihat demokrasi dan keadilan yang sedang mau dihancurkan," jelas Ganjar dalam video di akun Instagramnya @ganjarpranowo, Sabtu (11/11/2023).


Bahkan, Ganjar merasa gelisah ketika mencermati kalimat demi kalimat dari putusan atau pertimbangan MKMK


Ia mempertanyakan mengapa pelanggaran etik berat yang dilakukan hakim MK bisa terjadi.


"Kenapa sebuah putusan dari sebuah proses pelanggaran etik berat dapat begitu saja lolos? Apa ada bentuk pertanggungjawabannya kepada rakyat secara hukum?" jelasnya.


Ganjar berharap ke depannya Indonesia dapat dibangun dengan menjunjung prinsip demokrasi tanpa mencederai rasa keadilan.


"Kita generasi saat ini punya tanggung jawab sejarah. Apakah korbankan sejarah panjang Indonesia ke depan? Jawaban saya tidak. Kita pastikan sejarah yang terang. Diam bukan sebuah pilihan," ucapnya.


TPN Ganjar singgung soal orde baru

Pada kesempatan sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Ammarsjah Purba prihatin dengan kabar intimidasi yang menimpa Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Melki Sedek Huang


Atas kondisi tersebut, dia mengatakan kondisi politik di Indonesia saat ini mendekati masa-masa orde baru.


Ammarsjah mengaku merasakan tindakan represif dari pemerintahan Presiden Soeharto pada masa orde baru.


"Memang yang dilakukan sekarang belum sekeras represi orde baru tetapi tanda tandanya mendekati ke sana," kata Ammarsjah dalam jumpa pers di Kamis (9/11/2023).


Menurut Ammarsjah, hal serupa dialaminya ketika dirinya ikut dalam aktivitas organisasi kampus pada 1989.


"Jadi tanda-tandanya udah cukup banyak dan ini sangat memprihatinkan gitu," ucapnya.


Di samping itu, dia menuturkan bila ada kandidat Pilpres 2024 yang menggunakan aparat negara untuk memenangkan kontestasi.


Karenanya, Ammarsjah mengajak pers sebagai salah satu pilar demokrasi untuk melindungi negara dari ancaman orde baru.


"Kepada pers ayo kita sama-sama bahu-membahu, kita lindungi negara kita ini dari ancaman new orde baru," imbuhnya.

Dapatkan update berita setiap hari dari korantalk.news , Mari bergabung di Grup Telegram caranya klik Link Ini ╰┈➤ ( https://t.me/korantalk_news ) kemudian join °༄°

                                                       (¯´•._.•TERIMAKASIH•._.•´¯)

                        Dapatkan Informasi Terupdate Pertandingan Bola Setiap Hari Hanya DI Sini

                                            klik Link Ini ╰┈➤ ( https://bit.ly/3roZpyA

                                                         ¯´•._.•TERIMAKASIH•._.•´¯

iklan