Iklan

iklan

Iklan

iklan
,

Iklan

iklan

Menanti Calon Pimpinan KPK Opsi Jokowi buat Gantikan Firli

Call me Einstein
30 Des 2023, 12:43 WIB Last Updated 2023-12-30T05:43:41Z

Jakarta-Korantalk.info Kursi pimpinan KPK kosong usai Firli Bahuri formal diberhentikan Presiden Joko Widodo( Jokowi). Saat ini Komisi III DPR menunggu pesan dari Jokowi terpaut pengganti Firli selaku pimpinan KPK. Siapa yang bakal diseleksi?



Buat dikenal, KPK dipandu oleh 5 orang pimpinan yang mencakup seseorang pimpinan merangkap anggota serta 4 orang wakil pimpinan merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut ialah pejabat negeri, yang berasal dari faktor pemerintahan serta faktor warga.


BACA JUGA : VIRAL Video Tugas UTS Bella, Pramugari yang Diduga Selingkuh dengan Pilot, Akunnya Diserang Netizen


Pemberhentian Firli oleh Jokowi lalu menjadikan sofa pimpinan KPK kosong satu. Buat mengisi kekosongan tersebut, Presiden bisa mengajukan calon anggota pengganti ke DPR. Calon yang bisa diajukan Presiden itu berasal dari calon Pimpinan KPK yang tidak terpilih di DPR.


Perihal itu tertuang dalam Pasal 33 Undang- Undang no 19 tahun 2019 tentang KPK semacam dilihat Jumat( 29/ 12/ 2023). Berikut ini isinya:


Pasal 33

( 1) Dalam perihal terjalin kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.


( 2) Anggota pengganti sebagaimana diartikan pada ayat( 1) diseleksi dari calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama masih penuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 29.


( 3) Anggota pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diartikan pada ayat( 1) melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang digantikan.


Kemudian, siapa saja calon tidak terpilih yang dapat diajukan Jokowi ke DPR?


Bersumber pada catatan detikcom, terdapat 4 nama tersisa dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih pada 2019. Berikut ini catatan serta perolehan suaranya dikala itu:


1. Sigit Danang Joyo( 19 suara)


2. Luthfi Jayadi Kurniawan( 7 suara)


3. I Nyoman Wara: 0


4. Roby Arya Brata: 0


Komisi III DPR Tunggu Pesan dari Jokowi


Komisi III DPR bakal menindaklanjuti pengisian kekosongan sofa pimpinan KPK usai Firli diberhentikan. Komisi III DPR lekas mengagendakan pemilihan pimpinan KPK yang baru apabila telah menerima pesan presiden( surpres) Jokowi.


" Pasti kami hendak menindaklanjuti pemberhentian Pak Firli secara formal oleh Pak Jokowi tersebut. Sebagaimana diatur Pasal 33 Undang- Undang No 19 Tahun 2019 kalau dalam perihal terjalin kekosongan pimpinan KPK, hingga hendak diseleksi penggantinya dari calon Pimpinan KPK yang tidak terpilih lebih dahulu," kata Wakil Pimpinan Komisi III DPR Habiburokhman kepada wartawan, Jumat( 29/ 12).


Habiburokhman berkata grupnya hendak menjadwalkan rapat penggantian Firli secepatnya sehabis menemukan surpres tersebut. Tetapi, kata ia, rapat itu baru hendak diagendakan sehabis DPR mengakhiri masa reses pada 15 Januari 2024.


" Lekas sehabis kami memperoleh kopian formal pemberhentian tersebut, kami hendak mengagendakan pemilihan pimpinan KPK pengganti Pak Firli Bahuri," kata ia.


" Dikala ini kami lagi reses hingga dengan pertengahan 16 Januari, proses pemilihan baru hendak diawali di masa persidangan mendatang," imbuhnya.


Pemberhentian Firli


Jokowi lebih dahulu sudah menandatangani Keputusan Presiden( Keppres) pemberhentian Firli Bahuri selaku Pimpinan KPK. Terdapat 3 perihal yang jadi pertimbangan Jokowi meneken Keppres itu.


Keppres No 129/ P Tahun 2023 itu diteken Jokowi pada Kamis( 28/ 12).. Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana menarangkan 3 perihal yang jadi pertimbangan Jokowi.


" Terdapat 3 pertimbangan utama dalam Keppres tersebut. Awal, Pesan pengunduran diri Ayah Firli Bahuri tertanggal 22 Desember 2023. Kedua, Vonis Dewas KPK No: 03/ DEWAN PENGAWAS/ ETIK/ 12/ 2023 bertepatan pada 27 Desember 2023," ucap Ari kepada wartawan.


" Ketiga, bersumber pada pasal 32, UU nomor. 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagaimana sebagian kali diganti, pemberhentian pimpinan KPK diresmikan lewat Keppres," lanjut Ari.


Ia berkata Keppres itu berlaku semenjak bertepatan pada diresmikan. Ari belum menarangkan kapan Jokowi hendak menganjurkan nama calon Pimpinan KPK pengganti Firli ke DPR.


" Keppres mulai berlaku pada bertepatan pada diresmikan," kata Ari.


Selaku data, Firli sudah mengajukan pengunduran diri dari KPK pada Senin( 18/ 12). Pada Jumat( 22/ 12), Kemensetneg melaporkan pesan pengunduran Firli tidak bisa diproses oleh Jokowi.


Sebabnya, pesan yang diajukan Firli tidak cocok dengan syarat yang terdapat dalam UU KPK. Firli setelah itu merevisi pesan tersebut serta kembali mengirimkannya Kemensetneg.


Pada Rabu( 27/ 12), Dewas KPK mengumumkan vonis etik terpaut dugaan pelanggaran etik yang dicoba oleh Firli. Hasilnya, Dewas berikan sanksi etik berat berbentuk saran supaya Firli mengundurkan diri.


Anggota Dewas KPK Albertina Ho menarangkan alibi Dewas memohon Firli mundur walaupun lebih dahulu Firli sudah mengajukan pengunduran diri kepada Jokowi. Albertina memohon publik tidak memperhitungkan sanksi Dewas KPK buat Firli itu antiklimaks.


" Aku pikir wajib pula kita bedakan antara yang bersangkutan mengundurkan diri sendiri, itu kan diatur dalam Pasal 32 memanglah, dapat mengajukan pengunduran diri. Tetapi dalam perihal ini terdapat sanksi pula dari Dewan Pengawas buat dimohon ia wajib mengundurkan diri, itu kan beda. Sendiri mengundurkan diri dengan disuruh mengundurkan diri sebab terdapat sanksi etik. Jadi ini 2 perihal yang berbeda," kata Albertina Ho usai vonis persidangan etik Firli di kantor Dewas KPK hari ini.


" Jadi jangan dipikir wah antiklimaks, ia kan telah mengundurkan diri," tambahnya.


Firli dinyatakan melaksanakan pelanggaran etik berat sebab melaksanakan ikatan langsung ataupun tidak langsung dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang perkaranya lagi ditangani oleh KPK. Dewas berkata Firli tidak memberitahukan pertemuan serta komunikasinya dengan SYL kepada para pimpinan KPK lain sehingga diprediksi memunculkan benturan kepentingan dan tidak menampilkan keteladanan dalam aksi serta sikap.


Firli dinyatakan melanggar pasal 4 ayat 2 huruf a, pasal 4 ayat 1 huruf j serta pasal 8 huruf e Peraturan Dewas No 3 Tahun 2021. Dewas melaporkan Firli dijatuhi sanksi etik berat.


BACA JUGA : Denise Chariesta Ditilik Selaku Terdakwa Hari Ini


Firli pula berstatus terdakwa dugaan korupsi berbentuk pemerasan ataupun gratifikasi ataupun suap. Polda Metro Jaya menyebut permasalahan itu diprediksi terpaut penindakan permasalahan hukum di Kementan dikala dipandu Syahrul Yasin Limpo. Firli sendiri sudah membantah dugaan korupsi tersebut serta mengajukan praperadilan. Tetapi, gugatannya tidak diterima oleh hakim Majelis hukum Negara Jakarta Selatan sehingga status tersangkanya senantiasa legal. 

iklan